Soal Komentar Pigai Untuk Lombok, Tak Tahukan Pemerintah Kucurkan 4T Untuk Mereka ??

RAKYAT SOSMED - GEMPA yang mengguncang Lombok meluluhlantakkan infrastruktur vital, menghancurkan ribuan rumah dan gedung. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 548 jiwa. Aktivitas perekonomian dan pemerintahan macet. Belum lagi suasana kebatinan masyarakat.

Meski sedemikian parah, pemerintah baru mengucurkan dana Rp 38 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari bantuan pemerintah untuk pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia pada Oktober 2018 sebesar Rp 810 miliar dan Asian Games Rp 30 triliun. Hal ini dinilai tidak adil.

Adalah adanya bentuk ketidakadilan terkait anggaran untuk korban gempa di Lombok NTB yang hanya puluhan milar rupiah jika dibandingkan dengan bantuan pemerintahan untuk acara seremonial yang mencapai ratusan miliar rupiah adalah potret nyata dan ketidakpedulian pemerintahan Jokowi saat ini.

Hal ini semakin membuktikan pemerintah tidak adil terhadap orang-orang miskin dan korban bencana alam yang saat ini sedang menderita. Bahkan pemerintah cenderung meninabobokan orang-orang kaya dan kaum elit.

Potret ketidakpedulian terlihat dari distribusi anggaran dimana soal-soal seremoni menghabiskan anggaran begitu fantastis, seperti pertemuan bank dunia mencapai Rp 850 miliar dan Rp 30 triliun untuk Asian Games yang diselenggarakan secara besar-besaran di atas penderitaan rakyat Indonesia.

Pemerintah  harus tahu bahwa bencana alam di Lombok telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk para atlet yang saat ini sedang berlaga di Asian Games.

Pemerintah tentu memastikan adanya pemenuhan kebutuhan hak asasi termasuk sandang, pangan dan papan untuk korban bencana alam. Upaya-upaya pemenuhan remedial bagi korban termasuk korban gempa di Lombok menjadi urgensif.

Oleh karenanya rakyat pantas kecewa pada Jokowi yang harusnya secara jujur menyampaikan kepada peserta Asian Games bahwa bangsa Indonesia sedang dalam musibah. Hal itu dilakukan agar menimbulkan simpati dari atlet negara-negara lain. Tindakan seperti itu wajar sebab kita berada di milenium kemanusiaan dimana pilar-pilar HAM dan intervensi kemanusiaan telah menjadi nilai universal tiap negara.

Gempa NTB telah merusak segalanya termasuk korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya maka termasuk bencana besar sehingga penanganannya harus diambil alih pemerintah pusat dengan manajemen termasuk pendanaannya. Oleh karena itu sudah wajar jika pemerintah mengumumkan Bencana Nasional.

Pernyataan bencana nasional tidak terpengaruh pada Lombok baik investasi dan destinasi wisata karena bencana alam ini sudah tentu diketahui oleh publik di seluruh dunia. Tidak ada alasan yang lebih kuat untuk menghindari tanggungjawab pemerintah dengan alasan investasi dan pendapatan dari sektor pariwisata selain empati kemanusiaan.

Peristiwa Lombok adalah peristiwa kemanusiaan dengan kerugian yang diterima sesuai rilis BMKG maka kerugian lebih dari Rp 7 triliun sementara pemerintah hanya membantu Rp 38 miliar.

Berpedoman pada pengalaman gempa Aceh, Yogyakarta dan lainnya idealnya sudah punya pengalaman cukup untuk bekerja secara sistemik, terkordinasi, cepat, tepat dan maksimal. Baik pada fase darurat pasca gempa, fase rehabilitasi dan recovery semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan infrastruktur masyarakat.

Hari ini nalar publik tercederai dengan kebijakan darurat penanganan gempa Lombok di tangan Jokowi yang mengecilkan suasana kebatinan masyarakat Lombok yang sedang sedih. Memang ironi di negeri kemanusiaan yang adil dan beradab. [RMOL]

PADAHAL

Sri Mulyani Siap Kucurkan Rp4 Triliun untuk Gempa Lombok

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengucurkan anggaran penanganan gempa di Lombok dan wilayah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp4 triliun.

Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi mengatakan anggaran sekitar Rp34,9 miliar sudah digunakan untuk membangun kembali bangunan yang rusak oleh Kementerian PUPR bersama masyarakat. Saat ini, menurut dia, Kementerian Keuangan sudah siap mengucurkan dana mencapai Rp4 triliun jika dibutuhkan.

"Ibu Menteri Keuangan siapkan Rp4 triliun, jadi kalau darurat nanti bisa ditambah," ujar Dody di Jakarta, Jumat (8/10). 

Dody menyatakan masyarakat tak perlu khawatir mengenai besarnya anggaran untuk penanganan gempa tersebut. Pasalnya, setiap pengeluaran dan penyerapan diawasi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Laporan keuangan juga diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya. 

Lihat juga:Korban Gempa Lombok dapat Jaminan Hidup Rp10 Ribu Per Hari

Sementara itu, Sri Mulyani mengaku hingga kini telah mengucurkan sekitar Rp38 miliar bantuan untuk gempa di NTB. Anggaran itu difokuskan untuk penanganan darurat seperti makanan dan minuman masyarakat terdampak gempa.

"Kemarin sekitar Rp35 miliar, di Lombok paling banyak, kemudian beberapa ratusan juta untuk daerah lainnya. Jadi total Rp37 miliar-Rp38 miliar," kata Sri Mulyani.

Ia tak menutup kemungkinan angka itu akan terus bertambah. Pasalnya, anggaran tersebut baru digunakan untuk penanganan awal. Terkait penambahan anggaran hingga Rp4 triliun, Sri Mulyani mengaku menunggu pengajuan BNPB. 

Disisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah bakal memberikan bantuan hingga Rp50 juta bagi setiap warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat. Namun, bantuan dana tersebut tak seragam, tetapi berbeda-beda bergantung kerusakannya.

Ia menjelaskan, timnya akan memverifikasi kerusakan rumah dan membaginya ke dalam tingkatan rusak berat, sedang, dan ringan. 

"Berat dibantu Rp50 juta, sedang Rp25 juta, dan ringan Rp10 juta. Bantuannya tadi diputuskan tapi perlu dipastikan karena menyangkut jumlah bantuan," kata Basuki. 

Ia menyatakan tanggap darurat yang dikomando Menko Polhukam Wiranto kemungkinan akan berlangsung dalam waktu lama karena hampir semua rumah hancur. 

Berdasarkan data sementara yang diperolehnya terdapat sekitar 22.721 rumah rusak, terdiri dari 12.278 rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9220 rusak berat.

Menurut Basuki, pemulihan bangunan rumah bakal dilakukan masyarakat dengan pengawasan dan bantuan teknis dari Kementerian PUPR. Sistem ini bisa berjalan baik karena telah diterapkan saat bencana alam di Aceh dan Yogyakarta beberapa waktu lalu. 

"Yang ingin bangun lagi harus ikut konstruksi tahan gempa yang akan digaet PUPR. Itu harus kalau enggak, nanti mengulangi kesalahan yang lalu dengan konstruksi tak tahan gempa," ucap Basuki.

Oleh sebab itu, ia meminta Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi bersama TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan tenda yang dapat bertahan sekitar enam hingga tujuh bulan. 

Selain pemulihan rumah, Kementerian PUPR juga mengecek infrastruktur lainnya seperti bendungan. Saat ini, seluruh bendungan terpantau aman. Adapun 12 jembatan mengalami retak, tapi secara struktural aman. 

Kementerian PUPR juga telah mengecek sekaligus memperbaiki fasilitas publik, seperti Puskesmas dan sekolah. Basuki menyebut anak-anak setidaknya bisa bersekolah kembali pada 24 Agustus mendatang. 

Basuki menuturkan pihaknya juga bertugas menjamin ketersediaan air bersih. Basuki menyebutkan 12 sumur bor sudah diaktifkan di Lombok Utara. Jajarannya juga sudah mendatangkan 13 mobil tangki air ke pengungsian.

Menurutnya, ia saat ini masih perlu berusaha memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat. Dari 500 mandi, cuci, kakus (MCK) yang dibutuhkan, PUPR baru bisa memberikan sebanyak 50 unit. Namun, pihaknya masih akan mendatangkan lagi dari Jakarta dan Surabaya. (agi/agi)

• [message]
• [👀 SUMBER BERITA Dan Judul Asli - Mari Kita Sama Sama Cross Check, Pada Dasarnya Situs Ini Hanyalah Mengambil Isi Tulisan Dari Link Dengan Judul Dibawah Ini - Terima Kasih]
• [Judul Asli ► Sumber Berita ► 👀👉Sri Mulyani Siap Kucurkan Rp4 Triliun untuk Gempa Lombok  ]